kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. kebijakan otonomi daerah

Hatta, bahwa “memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit artinya tercapailah apa yang dimaksud. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah Pendahuluan Pemberian otonomi kepada daerah di sam-ping dalam rangka. Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB). Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Konteks Formulasi Kebijakan Otonomi Desa Herman Sumbu (Otoda) dengan fenomena ekonomi global sebagai pengejawantahan satu pasar yang menuntut suatu negara untuk lebih bersifat terbuka menjadi pasar negara lain. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentnag Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa. ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH UU NO. Yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH. 1. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. pdf - Published Version. Otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah. Maksud dibebaskan disini tentu suatu kebebasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila di dalam jalannya pemerintahan, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab dan dilaksanakan demi sebesar. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh. ini tentu merupakan beban yang sangat berat, apalagi ditambah dengan bidang-bidang lainnya. daerah di era otonomi daerah. 10 Tahun 2021, tidak ada lagi kewenangan Daerah Otonom untuk membuat Deraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penggunaan diskresi dan peraturan kebijakan. E-Jurnal Unisfat, Vol. Dalam jurnal Sakinah Nadir (2013:1-2). . Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah terlalu signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. A. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut: a. ”. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 784–799. Visi dan misi kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi harus tercemin proses demokrasi dan penyelenggaran pemerintah di daerah. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah tetap harus berpedoman pada undang – undang yang berlaku secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan. Pasal 7 : Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah peringatan, teguran atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah. Demikian juga halnya tentang kebijakan otonomi daerah atau disentralisasi ini. H. Tujuan utama otonomi daerah adalah : 1. Berdasarkan pada prinsip otonomi, maka kebijakan pendidikan di daerah dapat dituangkan ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan. A. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 20201. JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Terdapat dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, yakni: Faktor internal, didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisasi di masa lalu. A A A. 20201. Pasal 8 : Cukup jelas : Pasal 9HUKUM TATA RUANG DALAM KONSEP KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Deskripsi Fisik: 264 hlm. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang. ”. 2021/No. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah dengan harapan mampu mengembangkan kehidupan. Otonomi yang nyata menurut penjelasan UU. yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan komplementer atau pelengkap dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bersamaan dengan bergulirnya era reformasi di Tahun 1998 yang memunculkan tuntutan dari masyarakat tentang perlunya managemen pemerintahan yang baru. Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan di antaranya. Padangan kita terhadap kebijakan otonomi daerah yang diambil pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam UU No. kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. ilamana Anda membahas Otonomi Daerah maka Anda tidak lepas dari desentralisasi. Prinsip Otonomi Daerah Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah di Indonesia muncul pasca era reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya, dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka beberapa kebijakan penting dalam pembinaan pembangunan daerah diarahkan pada usaha-usaha untuk: pertama, mendorong daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan prinsip “cooperation” dan “competition” atau kerjasama dan persaingan. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusanmengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah. Mengingat: 1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai : pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran. Tanggung jawab daerah (local accountability), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan. 20201. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas- luasnya berdasarkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. 3034) Yudi Priyatna (218. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. Oleh sebab itu indonesia menerapkan. daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. terciptanya pemerintahan yang efesien. Salah satunya perencanaan dan pengembangan peraturan jadi lebih mudah dilakukan. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Berita Nasional Daerah Internasional Infografis. Otonomi daerah merupakan hak istimewa bagi setiap daerah di Indonesia dalam mengelola derahnya sendiri secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab menurut kedua UU tersebut pada dasarnya diletakkan pada kabupaten dan kota. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in. 5 tahun 1979. Sesuai dengan visi misi Kemitraan/ Partnership untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik, policy ini mengajukan serangkaian rekomendasi berkaitan dengan desain besar penataan daerah yang diyakini Menurut Hakim (2005), suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. go. Daerah semakin mengecil, sumber daya alam yang sedikit, dan asset daerah yang banyak lari ke Kabupaten Kubu Raya berdampak pada dana alokasi umum (DAU) . (Suatu Analisis Akademik dan Empirik Mengenai Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan . Pada satu sisi otonomi daerah bisa membantu percepatan pemerataan pembangunan, namun pada sisi yang lain, muncul persoalan. Bandung: Widya Padjadjaran. Nyoman Sumaryadi Terbitan: (2005)lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya; d. Suara. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, yaitu tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). 20201. Meski demikian, dalam implementasi pelaksanaan UU PA masih ditemukan beberapa masalah yang harus menjadi perhatian. Era Kolonial. 1 tahun 1957 Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Nasional. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah e-ISSN 2774-5155 p-ISSN 2774-5147 Muhammad Idris Patarai 1. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. Undang-undang No. Kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) yang digulirkan 1 Januari 2001, sebagai perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah, yang telah memberikan perluasan kewenangan pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mau tidak mau. pdf. No. 6 tahun 1959; Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. 3070) Resty Normaulida (218. 4. Sejak era reformasi digulirkan di Indonesia hingga saat ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terasa masih belum menemukan format yang tepat. Terjadinya otonomi daerah, juga menjadi warisan penting dari kebijakan BJ. Adapun berdasarkan UU No. Semangat otonomi daerah yang mengebu-gebu yang dilandasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mendorong daerah berlomba melahirkan kebijakan daerah dalam format peraturan daerah terutama untuk meningkatkan. Undang Undang No. f Ringkasan Artikel Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Kebijakan Fasilitasi Perpajakan meliputi beberapa antara lain merupakan kewenangan/deskresi masing-masing. 5 Tahun 1974 ialah pemberian otonomi kepada daerah harus berdasarkan kepada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin yang bersangkutan secara. Halaman ini telah diakses 29734 kali FILE-FILE PERATURAN. B dibandingkan dengan era sebelumnya. Buku ini ditulis Juniarso Ridwan yang merupakan. Dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Bali. Bidang. otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori. com. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Kompas. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. DIY memiliki keistimewaan dalam otonomi khusus yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. . Karena untuk menerapkan kebijakan nasional, pemerintah pusat harus mempertimbangkan aspirasi dari semua daerah. Penilaian yang muncul sepanjang pelaksanaan. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. 2/XX/2001 O. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian otonomi daerah menurut para ahli: Menurut F Sugeng Istianto. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat. 2. Menurut Encyclopedia Of Social Scince Otonomi daerah adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Pasal 115. Indonesia. Erbert Gani menambahkan, selama 20 tahun otonomi daerah, terbukti sudah banyak kepala daerah inovatif yang dihasilkan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Undang Undang No. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut. 5 OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya otonomi daerah saat ini, lalu rumusan permasalahan yang ditemukan, instrumental input terdiri dari paradigma nasional sebagai bahasan inti serta peraturan perundang-undangan, landasan teori dan tinjauan pustaka, sedangkan environmental input adalah Perkembangan Lingkungan Strategis. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah / oleh I Nyoman Sumaryadi oleh: Sumaryadi, I Nyoman Terbitan: (2005) ; Efektitivitas implementasi kebijakan otonomi daerah oleh: Sumardi, I. kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah. dan paradigma “otonomi daerah dan Secara paradigmatik, regulasi pembangunan berkelanjutan (sus- ini. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “ Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan. Referensi: Pusat Data dan Analisa Tempo. UU Nomor 22/1999 dan UU no. ,Ragam,Jatim,yogyakarta,Otonomi Daerah. Luasnya Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan tentu tidak bisa jika sistem pemerintahannya hanya terpusat dan daerah tidak diberikan wewenang yang mandiri. adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Secara genealogis atau awal formulasinya, sangat terlihat jelas bahwa kebijakan otonomi daerah sudah mengandung muatan wawasan nusantara. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement. Kedua adalah UU No. Atau Aceh menjalankan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan syariat islam. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Agung Djojosoekarto, dkk. Secara umum otonomi daerah dapat. 22212/jp. Ternyata cukup banyak jika diuraikan dampak positif dan negatif otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia. com Abstrak Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenangan masing. com - Tujuan otonomi daerah menurut UU No. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. A. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, memperingati hari otonomi daerah ke XXIII tahun 2019 di halaman Kantor Bupati Rembang, Kamis (25/4/2019). Dalam UU No. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh; Yurisal Aesong, Manado, 2012 LATAR BELAKANG Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan. Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemeritahan antara pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Sebagai respons dari krisis pada tahun 1997, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomidaerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat dan daerah, paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi. Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi . Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, banyak kalangan yang menggangap bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah terkesan simetris. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. 25/1999 merupakan titik awal terpenting dari sejarah sitem desentralisasi di Indonesia, dimana kedua undang –undang tersebut mengatur tentang pemerintahan daerahTujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah : 1. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. 057. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. com Universitas Airlangga. (ANRI). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1, Juni 2004 Hal: 105 – 108. kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Hlm. kesetaraan politik ( political equality ). Menurut Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Prof. sebahagian besar kebijakan pemerintah pusat di daerah dan terbelenggu dengan filosofis keseragaman dalam pengaturan. pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. analisis kelembagaan pusat dan daerah; lll. Substansi kebijakan. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Asas Dekonsemtrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah hanya dapat terealisasi jika ada kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. 2. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang selanjutnya yaitu UU No. Gamawan Fauzi selanjutnya menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca 1999, yaitu: 1. 3.