Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal. Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; Mengingat : 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal

Memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Pasal 12 (1) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (11 dan ayat (2) 1) bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing terdiri atas dokumen: a. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan. Pasal 10. Fasilitas pelayanan kesehatan Pasal adalah hak yang melekat pada setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pengertian klinik, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (“Permenkes 9/2014”), adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri. 221. Setiap. rumah sakit; dan/atau d. **. 6. 21. Pasal 6 . klinik; b. Mengutip situs resmi DPR RI, isi ayat 1-4 pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Implementasi Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. WebKesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Pasal 17 (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. Pasal 7 (1) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a penuh, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);. sesuai dengan Pasal 16 Undang,. Pertimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. “Tenaga Medis dan Tenaga. WebMenimbang : a. UU No 36/2009 ttg Kesehatan Pasal 82-83 Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan bagi pasien. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang akreditasi fasilitas kesehatan di Indonesia. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:Web0. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitaspelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada. 47, LN. (2) Dalam ha1 dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 8. Selanjutnya pada. Jika Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan. sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu: a. Pasal 5 (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar. Oleh karena itu,. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas. Pertimbangan pengeluaran Permenkes 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu ditetapkan Peraturan Menteri. alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya. Jelas didalam konstitusi, negara harus bertanggung jawab atas kesehatan. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh SIPTKTJamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu harusFasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. - 13 - b. Selengkapnya, Pasal 34 ayat (3) berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas. pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang. Pasal 4 (1) Informasi umum tentang Rumah. Pasal 12 (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus sesuai dengan standar pelayanan, standar. Adapun UU. Indonesia, Pemerintah Pusat. Hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan Kesehatan tersebut merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3). bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta. Mengacu pada pasal di atas, Ibu yang hendak melahirkan dapat dikategorikan sebagai peristiwa dalam keadaan darurat yang. Pasal 4 menyatakan Setiap orang berhak atas kesehatan _. 3 Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. 20. Menteri dan Pejabat Tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Untuk dapat memperoleh STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban (Pasal 173 UU Nomor 17 Tahun 2023): Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan,. Sekilas Tentang Klinik. Klinik merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang. Ayat (5) Cukup jelas. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal-pasal tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan, mengatur, dan mengawasi pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Para Pihak adalah peserta, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi fasilitas kesehatan. Ayat (2) Cukup jelas. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Pasal 53 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 3. rekomendasi dinas kesehatan provinsi;Peraturan hukum tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan secara merata. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan masyarakat. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. ” Dalam penyelenggaraan upaya. 5 Lihat Penjelasan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 29Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;. , Apt. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. (1) Untuk memperoleh Izin, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. Pasal ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh akses yang adil dan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan. dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak menutup. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan. Karena pentingnya kesehatan bagi masyarakat, negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pengaturan organisasi profesi dokter yang tidak terpisah dari. 2016. f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pertama, pengaturan, pembinaan, pengawasan, peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga. Namun, memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas sering kali sulit bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan. miskin untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; 3. Pasal 8: Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup. Pasal 6: Cukup jelas. WebPimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas pelayanan Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh. **. . Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan . Pasal 17 Cukup jelas. Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 Tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Perekam Medis yang tidak memiliki SIK Perekam Medis untuk melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 (PP 47/2016) bahwa beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:Pasal 3 (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Pasal 6 (1) Tim koordinasi dan tim teknis. Pasal 10 (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas Tenaga Kesehatan danPENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN . (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta yang: a. kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009: “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan,Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 15 (1) Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,. Pasal 18 Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan. pasal 10 Untuk memperoleh SIFYFGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus mengajukar permohonan kepada pemertntah daerah kabupaten/kota dengan. Pasal 9 (1) SIPTGz atau diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah SIKTGzatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasislitas pelayanan umum yang layak _. dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan. Kemudian secara atribusi, ketentuan tersebut diatur dalam bentuk undang-Jakarta, 19 September 2023 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengawal 28 (dua puluh delapan) substansi amanah PP dalam Undang Undang Kesehatan, yang salah satu substansinya yaitu Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, tertuang dalam pasal 273-278 dalam UU Kesehatan. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,. UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Jelas didalam konstitusi, negara harus bertanggung jawab atas kesehatan seluruh warganya. izin operasional rumah sakit; b. (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta pembayaran di muka. “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 11 (1) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perawat Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Peran hukum dalam menjalankan fungsi regulasi pun telah terlaksana guna mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam dunia kesehatan di Indonesia. Pasal 139 juga menyebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2. Dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. menyangkut pelayanan atau tindakan klinis yang berdampak terhadap paket manfaat dan/atau pembayaran klaim yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. (4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan. pelayanan. Pasal 76Websehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. **. Baca juga: Ombudsman: RUU Kesehatan Penting untuk Segera Disahkan. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil Pasal 13 (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik mandiri yang bersangkutan. Webdalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” (Ayat 2). pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu. Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; Mengingat : 1. pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan. (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi penyelenggara ASPAK harus memiliki akun (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 2. untuk registrasi dan memperoleh izin. pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya. 166 -10- a. Pasal 14 (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis dengan. (3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . penilaian dokumen yang diajukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Pasal 8 (1) Untuk memperoleh SIP-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Elektromedis harus mengajukan permohonan kepada pemerintahUntuk mengantisipasi kejadian seperti yang diuraikan diatas, maka Undang-Undang No. Pasal 2 (1) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a. Standar A kreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan. 7 (1) Untuk memperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal SIKR 6, Radiografer harus mengajukan permohonan kepada pemerintah. Pasal 9 (1) Untuk memperoleh penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpencil dan sangat. “Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan. masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Pasal 15Dokumen resmi yang berisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengaturan dan mekanisme penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional. pelayanan nifas; b. 3. pelayanan kesehatan masyarakat. Tak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, hak memperoleh pelayanan kesehatan juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28h Ayat. 3. 2016. tidak melaksanakan ketentuan mengenai pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2),. Pemerintah berperan dalam pengawasan untuk mendapatkan dokter-dokter yang kompeten, IDI menempatkan diri pada posisi pada bidang pekerjaan atau pengelolaan. 4. Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawabdisingkat TPMDG adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan oleh do kter gigi atau dokter gigi spesialis secara perorangan . ” Sehingga, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia secara tegas menjamin hak bagi seluruh warga. Dukungan Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Pasal 9 Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh: a. Menteri adalah. jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.